Publikasi digital Provinsi Bengkulu Dalam Infografis 2025 dapat diakses disini

Ingin mendapatkan insight instan (AI generated) mengenai data yang dihasilkan BPS? Silahkan kunjungi datacap.web.bps.go.id

Jika terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan dapat disampaikan melalui email ke [email protected]

Publikasi Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025 sudah tersedia dan dapat diakses disini

Beranda

Produk - Berita dan Siaran Pers

Data Tunggal, Fondasi Kebijakan Tepat

Data Tunggal, Fondasi Kebijakan Tepat

Data Tunggal, Fondasi Kebijakan Tepat

31 Oktober 2025 | Kegiatan Statistik Lainnya


Pemerintah Indonesia kini memiliki satu pakem data statistik yang sama dalam menentukan kebijakan, bernama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan strategis ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan mengintegrasikan data sosial dan ekonomi dari berbagai kementerian/lembaga.

Penyusunan DTSEN merupakan proses integrasi dengan memanfaatkan sumber data dari kementerian dan lembaga. Sumber data utama diperoleh dari data Regsosek, DTKS, dan P3KE kemudian dilakukan verifikasi dan sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil.

Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab penuh dalam penyusunan dan pengelolaan data ini, memastikan kualitas, objektivitas, dan kredibilitasnya sesuai amanat Inpres. DTSEN menjadi dasar untuk berbagai kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi perumahan. Dengan DTSEN, ketidaksinkronan data dan tumpang tindih kebijakan dapat dihindari, sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran, terarah, dan efektif.

Selain itu, BPS juga proaktif melakukan pemantauan dampak kebijakan, seperti pengendalian inflasi, sehingga membuktikan kolaborasi nyata antara data dan kebijakan.
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu (BPS-Statistics Bengkulu Province)Jl. Adam Malik Km.8 Kota Bengkulu

38225

Telp (62-736) 349117-118

Mailbox : [email protected]

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik