Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 83.33 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 0.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 86.96 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 90.63 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 66.67 |
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 100.00 |
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 60.00 |
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 76.14 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 79.28 |
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi | 85.71 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 0.00 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 76.70 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 93.67 |
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD | 77.63 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 42.86 |
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif | 0.00 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu | 71.43 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 100.00 |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 92.11 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 8.33 |
Keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 |